Kamis, 17 Oktober 2019 -

 

 

Ujang Komarudin: Suara Golkar Belum Tentu Naik Meski Dukung Jokowi dan Ahok

Wawancara  -  Rabu, 10 Agustus 2016, 16:35 WIB
Penulis. Sunardi Panjaitan

Ujang Komarudin, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Foto: Lukman Hakim Naba

JAKARTA, Keputusan Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk diusung kembali sebagai calon Presiden pada pemilu presiden (pilpres) 2019 masih menyimpan sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya target yang ingin dicapai Partai Golkar sehingga sejak dini mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Padahal pilpres 2019 masih sekitar 3 tahun lagi.

Apakah ini merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas dengan cara 'mendompleng' popularitas Jokowi semata? Belum lagi soal dukungan yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Berikut petikan wawancara wartawan SOKSINEWS Sunardi Panjaitan, Melly Kartika Adelia serta fotografer Lukman Haqim Naba dengan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Dr. Ujang Komarudin, Jum'at (4/8).

Dalam Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali diusung sebagai capres pada pilpres 2019 mendatang. Bagaimana anda melihat hal ini? Apakah ini tidak terlalu dini bagi partai sebesar Golkar?

Partai Golkar adalah partai yang rasional dan partai yang menjadi rujukan bagi perpolitikan nasional. Tentu sangat disayangkan keputusan Golkar yang sejak dini sudah mendaklarasikan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres 2019. Kenapa? Pertama, ini sudah tidak rasional. Kita tidak tahu kedepan Pak Jokowi akan menghadapi lawan politik yang tangguh. Kedua, seandainya terjadi gejolak ekonomi yang dahsyat, itu juga dapat merubah peta perpolitikan nasional. Itu juga bisa berbahaya bagi Golkar.

Mungkin positifnya adalah, dengan mendukung Jokowi, Golkar bisa 'mendompleng' popularitas Jokowi, sehingga suara Golkar terkatrol di 2019. Apalagi selama konflik internal Golkar berlangsung, popularitas Partai Golkar menurun drastis. Bisa jadi, pengurus Golkar berharap pada 2019 nanti suara Golkar akan kembali naik dengan mendukung Jokowi.

Golkar juga memutuskan mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta?

Iya. Ini juga merupakan strategi mendompleng popularitas kandidat. Ahok bagi Golkar, secara popularitas dan elektabilitas dianggap yang akan menang. Meski hal itu belum dapat dipastikan. Nah, karena dianggap sebagai calon yang tingkat popularitasnya tinggi, maka Golkar juga 'mendompleng' Ahok. Karena inilah cara termudah untuk meraih kekuasaan dan mengembalikan popularitas Golkar. Partai politik berdiri kan untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, cara yang paling gampang adalah mendukung yang diprediksi akan menang.

Apakah keputusan Golkar sejak dini mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019, dapat dikatakan sebagai strategi untuk menghadapi pemilu 2019 yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak (pileg dan pilpres dilaksanakan bersamaan)?

Bisa juga seperti itu. Namun perlu diingat bahwa eksperimen pemilu serentak ini tidak bisa hanya menggunakan strategi 'mendompleng' tadi. Harus ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh partai politik khususnya Partai Golkar. Belum tentu juga, dukungan yang diberikan kepada Jokowi akan berimbas pada naiknya suara Golkar. Bisa jadi Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden pada pilpres 2019 tapi suara Golkar justru menurun. Oleh karena itu, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Golkar adalah melakukan penguataan ditingkat bawah, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Golkar harus mampu mencetak kader-kader baru yang berkualitas mulai dari tingkat bawah. Selain itu, membuat program-program yang bersentuhan dengan masyarkaat. Tanpa itu, suara Golkar tidak akan mengalami kenaikan.

Bicara soal pemilu 2019, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pemilu. Beberapa partai menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup. Bagaimana anda melihat hal ini?

Sebagai langkah penguatan demokrasi, sebaiknya kita tidak melihat kembali ke belakang. Pada masa lalu, penentuan caleg ditentukan melalui mekanisme proporsional tertutup. Dan ini menghambat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota DPR. Dengan proporsional tertutup, maka partai akan lebih memilih orang-orang tertentu untuk ditempatkan di nomor urut 1 dan 2. Sehingga caleg dengan nomor urut dibawahnya enggan melakukan kerja-kerja politik karena merasa tidak akan terpilih.

Oleh karena itu, sebaiknya sistem proporsional terbuka yang digunakan. Biarkan rakyat menentukan pilihannya dan memilih calegnya. Siapa caleg dengan suara terbanyak dia yang akan menang meskipun dia berada di nomor urut terakhir.

Memang sistem proporsional terbuka ini akan membuat ongkos politik lebih mahal karena sesama caleg partai juga harus bersaing. Belum lagi dengan caleg dari partai lain. Namun, kita harus ingat teori demokrasi yang menyebutkan untuk memperkuat demokrasi, maka pendidikan harus baik, ekonomi harus baik. Jadi, selama pendidikan dan ekonomi kita belum baik, maka cost politik pun akan besar.

Ini adalah biaya untuk penguatan politik. Kita sekarang masih dalam masa transisi demokrasi. Setidaknya, agar demokrasi kita kuat, kita membutuhkan 5-6 kali pemilu. Ini yang harus kita dorong, bagaimana demokrasi kita semakin kuat. Karena jika nanti kita sudah menyelenggarakan pemilu 5-6 kali selama periode transisi ini, tapi tidak menghasilkan demokrasi yang baik, maka dikhawatirkan akan kembali ke masa otoritarianisme. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi, dalam jatuh bangun demokrasi itulah, kita menemukan demokrasi yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana menentukan capres jika dilakukan pemilu dilakukan serentak. Sementara selama ini, penentuan capres berdasarkan presidential threshold ?

Ada usulan bahwa presidential threshold 2019 dapat merujuk ke perolehan kursi pada pemilu sebelumnya, tahun 2014. Tapi logika ini kiranya kurang dapat terima, sebab kondisi ruang-waktu 5 tahun lalu (yang pastinya telah mengalami perubahan) tidak layak untuk dijadikan syarat aturan permainan masa kini.

Apakah mekanisme presidential threshold masih relevan jika pileg dan pilpres dilaksanakan serentak?

Secara politis, kongruensi pihak eksekutif dan legislatif adalah alasan di balik dimunculkannya presidential threshold, sebuah istilah yang sebenarnya tidak dikenal dalam kosakata politik internasional secara umum. Merujuk UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Persyaratan ini masih relevan jika waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres berlangsung secara terpisah.

Menurut saya, secara teknis mekanisme presidential threshold menjadi tak lagi relevan bila Pileg dan Pilpres berlangsung secara bersamaan. Basis argumennya juga kuat, yaitu Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Secara logika, ambang batas (threshold) telah termanifestasi dalam persebaran suara yang tercantum di dalam pasal tersebut.

Terkait penguatan demokrasi, kini dalam pilkada, sudah dilaksanakan secara serentak. Pada pilkada serentak pertama Desember 2015 lalu, apa yang harus di evaluasi?

Pada pilkada serentak tahap pertama lalu, tidak diakomodirnya calon tunggal menjadi permasalah utama. Permasalahan calon tunggal ini membuat pilkada dibeberapa daerah ditunda. Jadi, pilkada serentak tapi tidak serentak. Sampai akhirnya MK memutuskan bahwa calon tunggal diperbolehkan. Pada pilkada serentak berikutnya, ini menjadi salah satu hal yang mesti diantisipasi oleh KPU.

Regulasi-regulasi yang terkait dengan pilkada, harus diselesaikan dengan tuntas sejak awal. Sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti pilkada serentak sebelumnya. Jika undang-undangnya baik, tentu pilkadanya akan baik.

Apakah tahapan pilkada serentak tahap kedua ini sudah sesuai dengan arah penguatan demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional.

KPU sudah belajar banyak dari pilkada serentak tahap pertama. Kini, setiap PKPU yang dikeluarkan oleh KPU, harus di konsultasikan ke DPR. Ini salah satu bentuk adanya komunikasi antara pembuat undang-undang dengan pihak yang menjalankan undang-undang.

Kalau bicara Pilkada, tentu barometernya adalah Jakarta. Bagaimana anda melihat dinamika pilkada di Jakarta ini?

Semua orang, mulai dari Presiden, partai politik, pengamat hingga masyarakat mencurahkan perhatiannya pada pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional. Pertarungan sesungguhnya ada di Jakarta.

Partai politik harus memunculkan figur yang seimbang dengan Ahok. Karena berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, masih menempatkan Ahok sebagai calon dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ibu Risma mungkin bisa menjadi pembanding bagi Ahok.

Pembanding?

Iya. Saya lebih menyebutnya pembanding, bukan lawan. Karena  jika ada lawan yang sepadan, incumbent bisa kalah. Namun, jika tidak ada figur yang elektabilitasnya sama dengan Ahok, maka Ahok dapat terpilih kembali untuk periode berikutnya. Politik selalu berubah, tergantung momentum. Bisa jadi, jika ada lawan yang sebanding, incumbent (Ahok) bisa kalah.

Idealnya berapa pasang cagub-cawagub?

Idealnya empat pasangan sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.

Kalau head to head?

Head to head menarik secara kontentasi politik, tapi tidak menarik dari sisi pendidikan politik. Karena head to head ini menunjukkan bahwa tidak ada kader bangsa ini yang baik. Dan tidak ada pilihan, hanya dua pasangan itu.[]

Golkar Pemilu Jokowi Ahok Pilkada Serentak

 

 

Baca Juga