Sabtu, 20 Juli 2019 -

 

 

PDIP Tegaskan Tak Boleh Ada Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Narapidana

Nasional  -  Sabtu, 10 September 2016, 19:54 WIB
Penulis. Melly Kartika

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun.

JAKARTA, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menentang keras salah satu pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang memperbolehkan narapidana mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah.

Menurutnya, aturan tersebut mengandung agenda tersembuyi dari beberapa kalangan yang menggunakan kekuasaannya untuk merombak UU Pilkada.

"Jangan karena punya agenda tersembunyi, aturan dirombak sedemikian rupa. Menguras energi dan melukai hati nurani rakyat," sesal Komarudin, dalam keterangan yang diterima SOKSINEWS pada Sabtu (10/9/2016).

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat membahas Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016. 

Pembahasan PKPU nomor 5 ini menjadi relatif berat terkait ketentuan apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan ini menilai semua aturan terkait hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mengatur bahwa berapapun hukuman yang dijatuhkan maka terpidana tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah. 

"Ini menjadi dasar dari Fraksi PDI Perjuangan," tegasnya.

Ia mengakui bahwa KPU memang tidak bisa sendiri dalam menentukan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan UU No.10 Tahun 2016. 

Sebab menurutnya sudah menjadi amanah undang-undang bahwa KPU dalam menetapkan peraturan KPU harus melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi II. Hasil RDP itu, tambah dia bersifat mengikat.

"Jika deadlock, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terpaksa kita lakukan voting terbuka agar rakyat republik ini tahu siapa yang membela terhadap narapidana untuk menjadi pemimpin" tegas Komarudin.[]

UUPilkada PKPU

 

 

Baca Juga