Jumat, 19 Januari 2018 -

 

 

Birokrasi Haji yang Tak Kunjung Rapi

Opini  -  Minggu, 11 September 2016, 09:42 WIB
Penulis. Ujang Komarudin*

Ujang Komarudin - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Terungkapnya kasus 177 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang mencoba berangkat ke Tanah Suci melalui Filipina menjadi keprihatinan yang mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Ke-177 orang itu merupakan korban penipuan biro perjalanan haji illegal yang tergiur saat dijanjikan dapat segera berangkat ke Tanah Suci, mengingat daftar tunggu jalur reguler dapat menembus 20 tahun bahkan lebih.

Daftar tunggu yang demikian panjang ini merupakan konsekuensi dari kuota haji yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Kuota haji Indonesia adalah sekitar 211.000 orang, sedangkan penduduk muslim Indonesia adalah 80% dari total penduduk yang diperkirakan sudah menembus 250 juta jiwa. Itu artinya kuota haji yang diberikan untuk Indonesia hanyalah sekitar 1% dari jumlah penduduk muslim kita. Alhasil, daftar tunggu yang sangat panjang menjadi sebuah keniscayaan.

Kuota haji yang belum memadai itu diperparah dengan adanya pengurangan kuota sebesar 20% menjadi 168.800 orang sejak tahun 2013 sebagai dampak dilakukannya renovasi besar-besaran terhadap kompleks Masjidil Haram yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Walaupun renovasi tersebut ditujukan demi kenyamanan jamaah haji, namun efek pahit yang paling terasa adalah semakin panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia. Padahal, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah mendapat kuota haji terbanyak.

Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji bukanlah mengenai kuota semata. Ditilik dari segi religi, sebagai rukun Islam ke-5, ibadah haji merupakan pengalaman spiritual seorang muslim yang mungkin tidak dapat ditukar dengan apapun sehingga setiap muslim berkeinginan untuk menunaikannya minimal sekali dalam hidupnya. Namun sebagai urusan birokrasi-administrasi, persoalan haji merupakan urusan publik, dan di sinilah berbagai permasalahan muncul.

Misalnya permasalahan klasik seputar transparansi pengelolaan dana haji. Ongkos Naik Haji (ONH) reguler tahun ini rata-rata Rp 34 juta dan ONH plus berada di kisaran US$ 8.000. Dengan jumlah calon haji 168.800 orang yang terbagi menjadi reguler sebanyak 155.200 orang dan Haji Plus 13.600 orang, bayangkan berapa banyak dana yang dikelola oleh Kementerian Agama? Belum lagi soal Dana Abadi Umat yang jumlah persisnya tidak diketahui secara luas, kemudian berapa banyak masyarakat umum yang mengetahui bagaimana dana-dana tersebut dikelola?

Padahal UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sudah mengamanahkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014. Sayangnya hingga kini pembentukan Badan yang dimaksud tidak jelas perkembangannya.

Masalah lainnya adalah mengenai visa haji. Terdapat kabar yang menyebutkan adanya kemungkinan calon jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa yang tidak kunjung keluar. Persoalan visa ini bukanlah hal baru sebab terjadi juga pada penyelenggaraan haji tahun 2015 lalu. Ini tentu mengundang pertanyaan bagaimana ketertiban administrasi dijalankan oleh penyelenggara haji? Tidakkah penyelenggara haji belajar dari pengalaman?

Permasalahan yang berulang terjadi dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa keberadaan badan khusus yang berfungsi menyelenggarakan ibadah haji semakin mendesak. Semangat baik ditunjukkan oleh DPR RI yang memasukkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam Prolegnas 2016. Dalam RUU tersebut diatur pemisahan antara regulator, operator dan pengawas. Kementerian Agama diposisikan sebagai regulator dan Majelis Amanah Haji akan berposisi sebagai pengawas. Hal yang paling menarik untuk ditunggu adalah pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) sebagai operator atau pelaksana disamping perlunya desakan untuk segera membentuk BPKH.

Komposisi seperti diatas bila dapat berjalan sesuai rencana tentu menimbulkan harapan baru terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. BPKH diharapkan dapat mengelola keuangan haji secara profesional, transparan dan akuntabel. BPHI tentu diharapkan dapat membuat perencanaan yang matang, menyelenggarakan ibadah haji secara sungguh-sungguh dan membuat laporan pelaksanaan yang kredibel. Sementara Majelis Amanah Haji haruslah menjadi pengawas yang berintegritas tinggi dan intoleran terhadap segala sesuatu yang bersifat merugikan calon jamaah haji, mengingat penyelenggaraan ibadah haji melibatkan ratusan ribu orang dan penggunaan serta pengelolaan dana yang mencapai triliunan rupiah.

Permasalahannya adalah kapan RUU tersebut disahkan sebagai UU dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan hal-hal baik yang diatur dalam UU tersebut?

Khusus mengenai kuota haji, Presiden beserta para pembantunya wajib untuk menemukan formula terbaik dan melakukan pendekatan berkelanjutan kepada otoritas Arab Saudi hingga dicapai kesepakatan yang menguntungkan para calon jemah haji supaya daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji dapat dipersingkat secara bertahap hingga ke batas minimal. Permintaan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat menggunakan kelebihan kuota haji yang dimiliki oleh negara lain dalam pertemuannya dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hangzhou, Cina pada 4 September 2016 lalu merupakan langkah positif sebagai upaya untuk mengurangi panjangnya daftar tunggu.

Daftar tunggu yang dapat ditolerir dan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat luas sehingga kejadian miris seperti yang dialami 177 orang calon jemaah haji pada tahun ini tidak terulang kembali. Perbaikan layanan jemaah haji dalam hal kenyamanan seputar akomodasi seperti kualitas transportasi, penginapan, dan logistik yang dikabarkan meningkat, merupakan hal yang menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Namun demikian, permasalahan lain yang bersifat mendasar dan tak kalah krusial harus segera ditemukan solusinya.[]

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Ujang Komarudin IPR Haji

 

 

Baca Juga