Senin, 21 Oktober 2019 -

 

 

Penurunan Dwelling Time Diharapkan Tak Rugikan Operator Pelabuhan

Ekonomi  -  Selasa, 04 Oktober 2016, 14:57 WIB
Penulis. Melly Kartika

JAKARTA, Isu dwelling time (DT) yang terus menguak sejak Presiden Joko Widodo menyuarakannya saat meresmikan pengoperasian Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu dinilai tidak menyelesaikan permasalahan rumitnya situasi bisnis pelabuhan nasional.

Sementara itu, untuk menekan DT, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini tengah dibahas intensif dan diharapkan akan diberlakukan sebulan ke depan di seluruh pelabuhan utama di Tanah Air. 

Hal itu diungkapkan oleh Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi. Menurutnya, pada giliran selanjutnya, operator pelabuhan dipastikan akan menderita kerugian.

"Dengan keluarnya Perpres tersebut, terkesan aturan itu hanya mengikuti pola pikir atau logika Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah ada (dalam hal ini Permehub No. 117 tahun 2015 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) Di Pelabuhan Tanjung Priok) Di sinilah persoalan DT makin jauh dari penyelesaian yang diharapkan," jelas Rusdi di Jakarta, Selasa (4/10).

Selain itu, sesuai dengan arahan Permenhub di atas, semua peti kemas yang ada di container yard (lini 1) harus segera dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara atau TPS (lini 2) jika sudah melebihi masa penumpukan yang diizinkan, yaitu selama dua hari. 

"Pemindahan ini tidak harus memperhatikan apakah peti kemas yang dipindah sudah selesai proses clearance-nya atau belum. Yang menjadi persoalan, publik beranggapan dengan dipindahkannya peti kemas setelah dua hari ditumpuk di CY, maka DT dinilai dua hari. Ini jelas persepsi yang salah," tandasnya.

Rusdi menilai, dengan praktik seperti itu, upaya menekan dwelling time telah merugikan operator pelabuhan, dalam hal ini BUMN kepelabuhanan maupun operator terminal-terminal peti kemas yang dikelola oleh pihak ketiga. 

"Kerugian itu akan muncul karena hilangnya pemasukan dari jasa penumpukan barang di lini 1. Perlu dicatat, penumpukan selama dua hari di lini 1 tidak dikenakan biaya alias gratis. Karena peti kemas dipindah ke lini 2 (TPS), akhirnya uang jasa penumpukan dinikmati oleh pengelola TPS. Operator pelabuhan buntung, pengelola TPS untung," papar Rusdi.

Sebab itu, Namarin meminta kepada pemerintah untuk lebih seksama lagi dalam menyelesaikan isu DT yang menghangat saat ini. Salah satunya dengan mengacu kepada praktek bisnis (best practices) yang sudah berjalan selama ini. 

"Tidak apa menumpuk peti kemas di lini 1; di manapun di dunia ini salah satu uang pemasukan operator pelabuhan adalah dari jasa penumpukan barang," katanya.

Ia melanjutkan, dari kegiatan pemindahan peti kemas dari lini 1 setelah dua hari di CY selama ini terbukti telah meningkatkan movement barang –lift-on, lift-off dan trucking-.

"Ini semuanya menimbulkan biaya tambahan bagi pemilik barang. Akhirnya upaya menekan DT tidak berkorelasi positif dengan penurunan biaya logistik nasional," demikian Rusdi.[]

DwellingTime

 

 

Baca Juga