Rabu, 30 September 2020

 

 

Ekonomi Korporasi

Presiden Jokowi Diminta Selesaikan Salah Kaprah Dalam Dwelling Time

Melly Kartika
Selasa, 11 Oktober 2016 10:20 WIB

<p>Presiden Jokowi Diminta Selesaikan Salah Kaprah Dalam Dwelling Time<br></p>
Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

JAKARTA, Tindaklanjut dwelling time di pelabuhan berbuah kekacauan. Hal ini dikarenakan pihak Kepolisian Negara yang secara kasat mata memperlihatkan bahwa mereka tidak memahami apa itu dwelling time dengan benar.

Diketahui, kejadian terakhir yang menyajikan begitu salah kaprahnya pihak Kepolisian dalam menangani masalah dwelling time adalah operasi tangkap tangan (OTT) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. 

Lokasi tertangkapnya pelaku berada di terminal kargo umum (general cargo). 

"Sejak kapan dwelling time bergeser dari terminal peti kemas ke terminal umum? Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menekan dwelling time ini akhirnya malah berbuah kekacauan di pelabuhan," ujar Direktur Namarin Siswanto Rusdi, dalam keterangannya, Selasa (11/10).

Selain itu, Siswanto menjelaskan, barang yang terlibat berupa barang curah sedangkan dalam ‘dunia persilatan’ dwelling time barang itu dimasukan ke dalam kontener/peti kemas, apapun barangnya. 

"Dan, perlu digarisbawahi, dwelling time berurusan dengan peti kemas impor, bukan barang antarpulau," tandasnya.

Siswanto memaparkan, terkait uang yang menurut pihak Kepolisian merupakan uang pemerasan besar kemungkinannya itu merupakan ongkos, dalam hal ini ongkos pelabuhan pemuatan (OPP). 

"Seperti sebelumnya, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kepolisian menyegel peti kemas yang sudah mendapat clearance namun tidak diambil oleh pemiliknya," jelasnya.

Siswanto menegaskan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sesegera mungkin salah kaprah penanganan dwelling time oleh pihak Kepolisian sebelum dampak buruk menghantam bisnis pelabuhan nasional dalam bentuk pengenaaan surcharge atau naiknya premi asuransi war risk. 

"Presiden dapat mencabut mandat khusus yang ia berikan kepada Kepolisian dalam kebijakannya menekan tingginya dwelling time. Dwelling time bukanlah masalah keamanan, melainkan masalah tata kelola pelabuhan yang tidak baik," kata Siswanto. 

"Dwelling time lebih banyak diakibatkan oleh ketidakpastian yang dirasakan oleh kalangan pengusaha. Karena tidak pasti, pengusaha pada akhirnya tidak bisa melakukan just in time production; mereka terpaksa mempunyai inventory day yang lebih dari 1,5 bulan misalnya. Sebab inilah mengapa biaya logistik di Indonesia tinggi. Inventory-nya terpaksa tinggi," tukasnya.[]

Berita Lainnya

Sore Ini, Rupiah Ditutup Menguat Menjadi Rp14.700 per Dolar AS

SOKSINEWS.COM, Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menjelang akhir bulan September masih . . .

Ekonomi Senin, 21 September 2020

Kabar Gembira, Perekonomian Indonesia Mulai Merangkak Naik

SOKSINEWS.COM, Sektor industri manufaktur di Indonesia menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. . . .

Ekonomi Rabu, 02 September 2020

Ternyata Ini Penyebab Pertamina Merugi Rp 11 Triliun

SOKSINEWS.COM, Terdapat tiga faktor penyebab Pertamina merugi hingga Rp11,13 triliun pada semester I-2020. Salah satunya karena . . .

Ekonomi Selasa, 01 September 2020

Gubernur BI Beberkan 3 Cara Majukan UMKM di Era Digital

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga cara memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai . . .

Ekonomi Jumat, 28 Agustus 2020

Kemenperin Dorong Pembangunan Pabrik Gula Terintegrasi Lahan Tebu

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi lahan tebu. Pabrik baru . . .

Ekonomi Kamis, 27 Agustus 2020