Minggu, 18 Agustus 2019 -

 

 

Meraih Target Pajak Secara Berkelanjutan

Opini  -  Senin, 24 Oktober 2016, 19:14 WIB
Penulis. Hadi Sulistia dan Mukhamad Misbakhun

Ilustrasi

Meski telah memperoleh dukungan dan antusiasme publik dengan perkiraan tambahan, program tax amnesty belum sepenuhnya menjamin tercapai target penerimaan pajak 2016 sebesar Rp1,320 triliun.

Bagaimana peluang pencapaian target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1500T? Bagaimana menjamin pencapaian target penerimaan pajak tahun-tahun selanjutnya, saat euforia kebijakan ad hoc jangka pendek seperti tax amnesty kehabisan bahan bakar? Akankah dikeluarkan shortcut berikutnya untuk menutupi pesimisme pencapaian target? Ada dua argumentasi untuk menjustifikasi kegagalan pencapaian target selama ini.

Pertama, penerimaan pajak tidak tercapai karena faktor penurunan tax base yang diakibatkan oleh perlambatan ekonomi nasional dan global, penegakan hukum perpajakan, dan psikologis wajib pajak terhadap beberapa kasus pidana yang melibatkan oknum aparat pajak.

Kedua, perspektif internal kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selalu terfokus pada keterbatasan jumlah aparat pemeriksa, infrastruktur sistem, hingga sistem regulasi perpajakan sendiri. Dua argumentasi tersebut terfokus pada kondisi eksternal makro ekonomi dan ihwal internal DJP yang bersifat normatif.

Dalam perspektif yang berbeda, observasi berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam proses komunikasi, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, hingga proses sidang perpajakan menunjukkan bahwa argumentasi- argumentasi tersebut belum menyentuh pada detail permasalahan yang sebenarnya (root cause).

Ketidak akuratan dalam melakukan identifikasi permasalahan mengakibatkan proses pengambilan keputusan terkait langkah penanganan, perbaikan, dan antisipasi ke depan dalam rangka penyusunan strategi pencapaian target penerimaan pajak menjadi lemah, tidak tepat, dan cenderung bersifat jangka pendek.

Masalah di DJP

Dalam rentang lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan dari 6,8%, 6,4%, dan 6,2% di rentang 2011- 2013, turun menjadi 5,0% dan 4,8% pada 2014 dan 2015. Meski demikian, tingkat pertumbuhan secara absolut masih relatif sangat baik dibandingkan dengan pertumbuhan negara lain antara lain berkat respons tepat dan segera dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi produktif. Jika tax base sejatinya terus meningkat, lalu masalah apa yang mendera DJP yang selama ini kurang terekspos?

Pertama, sistem administrasi dan teknologi informasi. Faktor paling penting dalam pengembangan sistem adalah melakukan desain dan arsitektur yang terintegrasi dan komprehensif dengan selalu berorientasi pada kemudahan pengguna akhir.

Proses ini memerlukan banyak input dari semua end user. Penyebab kegagalan desain arsitektur sistem yang paling dominan adalah kendala komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang edukasi dan pengalaman.

Sangat sedikit end user yang memahami konsep dan logika pemrograman (coding), sementara di sisi lain sangat sedikit pula programmer, system analyst, hingga posisi struktural terkait pengembangan sistem informasi di lingkungan DJP yang memahami proses end-toend.

Banyak ditemukan kemampuan seorang programmer atau system analyst justru relatif sangat rendah dalam kegiatan mengolah kertas kerja (spreadsheet) yang merupakan alat kerja utama bagi pemeriksa pajak. Sistem harus mampu menyediakan laporan yang membantu pengambilan keputusan di tataran struktural dan mendukung fungsi pegawai di area fungsional yang berinteraksi dengan wajib pajak dengan frekuensi relatif tinggi, yaitu pemeriksa pajak dan account representative (AR).

Dalam skala pengambilan keputusan, sistem di DJP juga harus mampu memberikan asistensi dan penyediaan literasi sistem hukum perpajakan untuk memberikan pemahaman yang relatif seragam atas suatu permasalahan dan kasus pajak yang ditangani. Termasuk di dalamnya proses kalibrasi sistem perundangan itu sendiri sehingga perbaikan proses kelembagaan dalam internal DJP dapat berjalan simultan dari semua lini, signifikan, dan berkelanjutan.

Kedua, customer relationship management (CRM). Pengelolaan komunikasi dengan wajib pajak yang masih cenderung manual, labor intensive, relatif lambat, dan tidak efisien inilah yang menjadi salah satu titik lemah DJP.

Implementasi CRM yang canggih dan sistematis akan mengakibatkanpergeseran backbone tugas yang sekarang ini dijalankan oleh AR ke mesin (infrastruktur sistem) dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan coverage yang jauh lebih baik. Saat ini terdapat sekitar 6000 AR yang tersebar di sekitar 600 unit layanan DJP di seluruh Indonesia.

Implementasi CRM memberi kesempatan untuk relokasi sumber daya pegawai ke area yang relatif tidak dapat digantikan oleh mesin. Apabila infrastruktur CRM dan sistem pendukung lainnya sudah terimplementasi, diperkirakan kebutuhan AR akan dapat dikurangi menjadi sepertiga dari total AR saat ini.

Dengan program pendidikan dan pelatihan singkat, 4000 AR yang tergantikan oleh fungsi mesin dapat dialih tugaskan menjadi pemeriksa pajak. Ditambah dengan realokasi dari fungsi administratif lain, tidak sulit untuk mendapatkan target 10.000 pemeriksa pajak tanpa harus melakukan rekrutmen baru yang memerlukan proses dan persiapanyangjauhlebihlama.

Ketiga, penguasaan aplikasi kertas kerja (spreadsheet) dan database. Saat ini jumlah pegawai DJP sekitar 35.000 orang dengan komposisi sekitar 5.000 yang bertugas sebagai pemeriksa pajak. Rata-rata kemampuan akuntansi dan audit pemeriksa relatif mencukupi.

Tetapi, hanya sebagian kecil dari pemeriksa yang menguasai sistem komputer dan database dalam tingkatan yang lebih dari sekadar menggunakan spreadsheet (kertas kerja) sederhana. Kelemahan dalam penguasaan database bagi profesi auditor bukan monopoli di DJP atau sektor pemerintah lain, tetapi juga jamak terjadi di kalangan auditor swasta yang bergerak sebagai akuntan publik sekalipun.

Kesadaran akan pentingnya penguasaan atas keahlian komputer terkait dengan konsep database dan query meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi pemeriksa pajak, pembekalan konsep database dan query yang terintegrasi langsung dengan paket spreadsheet sudah sangat mencukupi dan lebih efektif membantu penyelesaian proses pekerjaan.

Tantangan ke Depan

Apabila infrastruktur sistem informasi DJP, peningkatan produktivitas DJP secara kolektif dan sangat signifikan akan mudah terealisasi secara instan. Rencana pemeriksaan pajak tidak perlu lagi disusun secara acak karena sistem akan merekomendasi pemeriksaan atas wajib pajak potensial berdasarkan kriteria tertentu.

Kasus PPN fiktif, transfer pricing, dan penghindaran pajak secara sistematis dapat diantisipasi dengan sangat dini. Wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas seperti artis/ pekerja seni, selebgram, dokter, notaris, pengacara, pengusaha tambang skala kecil menengah, pemilik usaha franchise, bengkel, developer skala kecil menengah, restoran, agen asuransi/ properti, hingga web developer semua akan termonitor oleh sistem DJP.

Demikian pula kriteria potensial seperti yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, hingga lembaga keagamaan. Dari sisi marketing dan komunikasi publik yangideal, sistemdidesainmampu menyederhanakan proses refund (pengembalian pajak) sehingga wajib pajak merasakan nuansa yang lebih seimbang antara hak dan kewajiban.

Dengan ilustrasi di atas, pencapaian target penerimaan pajak pada 2017 sebesar Rp1.500 triliun dan target tax ratio sebesar 15% bukanlah hal yang sangat sulit direalisasikan dalam periode tiga tahun ke depan. Keputusan strategik untuk melakukan perubahan internal DJP harus segera ditetapkan. Waktu sekitar tiga bulan hingga awal 2017 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif kepada seluruh AR dan pemeriksa pajak.

Dalam periode waktu yang sama, pengembangan dasar CRM khusus untuk wajib pajak pribadi/ perorangan juga harus diselesaikan agar dapat diimplementasikan saat menjelang pelaporan SPT tahunan PPh 2015. Pengembangan sistem literasi dapat dilakukan secara bertahap dengan target persiapan infrastruktur sistem tahap awal dalam waktu enam bulan.

Sistem informasi literasi akan menjadi sarana pengkajian yang mendalam dan komprehensif atas keseluruhan peraturan perpajakan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan dan unit terkait lain, termasuk proses legislasi untuk perubahan yang bersifat lebih mendasar, antara lain media simulasi yang akurat dan komprehensif dalam perencanaan perbaikan sistem pajak ke depan.

Demikian juga kebijakan perpajakan dan kelembagaan yang antara lain usulan perubahan DJP menjadi badan di luar Kementerian Keuangan, penyederhanaan tarif PPh menjadi satu atau dua kelompok tarif saja, sinergi yang lebih baik antara pajak dan zakat atau bentuk iuran berbasis keagamaan lainnya, aspek pengawasan dan penegakan hukum pajak, hingga integrasi sistem di seluruh lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk standardisasi layanan dan percepatan pemerataan pembangunan.[]

(Disadur dari Koran Sindo, Senin 24 Oktober 2016 atas seijin penulis).

Pajak

 

 

Baca Juga