Selasa, 24 November 2020

 

 

Nasional Daerah

LSISK Banjarmasin Minta Pemerintah Cabut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Ahmad Fiqi Purba
Selasa, 03 April 2018 14:48 WIB

LSISK Banjarmasin Minta Pemerintah Cabut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Ilustrasi

SOKSINEWS.COM, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan atau LSISK Banjarmasin, Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar mencabut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Permintaan itu disuarakan saat berunjukrasa di perempatan Jalan Lambung Mangkurat/Pangeran Samudera, Kantor Pemasaran Pertamina dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (3/4).

Pasalnya, menurut LSISK tersebut, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan mempersulit perekonomian rakyat yang kini sudah semakin terhimpit.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rizky Ade Putra menyatakan, di saat terhimpit kondisi perekonomian masyarakat, justru pemerintah memberikan hadiah yang pahit dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Salah satunya kenaikan harga pertalite yang semula per liter Rp7.600 diam-diam naik menjadi Rp7.800 dan kini Rp8.000 per liter seperti terjadi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel.

"Kenaikannya memang cuma dua ratus rupiah/liter, namun tetap berdampak bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dan berpotensi menjadi pendorong terjadi inflasi," ujarnya, dikutip Antara.

"Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI selama beberapa tahun terakhir inflasi pada hampir seluruh daerah di Indonesia paling banyak disumbang oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujarnya lagi.

Para pengunjukrasa juga menuntut pemerintah dan pihak legislatif memperketat pengawasan terhadap pendistribusian kuota BBM bersubsidi dan nonsubsidi guna menghindari terjadi penyelewengan yang akan berimbas pada kekosongan pasokan.

Pasalnya kekosongan pasokan bisa berimbas pula terhadap ongkos angkut dan menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam keadaan terhimpit.

Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) H Riswandi SIP menemui pengunjukrasa.

Di hadapan pengunjukrasa tersebut, Riswandi yang anggota DPRD Kalsel tiga periode itu mengatakan, komisinya sudah berulang kali menyampaikan masalah kuota BBM kepada pihak Pertamina.

"Namun berdasarkan penjelasan yang bersangkutan, kuota yang didistribusikan ke Kalsel merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI," ujar politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.

Kendati demikian, masalah BBM tersebut menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan kepada pihak kementerian terutama tentang tuntutan pengembalian kuota BBM jenis premium yang memang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, katanya pula.

Meskipun sudah ditemui anggota DPRD Kalsel, para pengunjukrasa itu mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak apabila hingga tiga hari ke depan tidak ada kepastian terkait permasalahan yang mereka sampaikan.

Terlebih pengurangan kuota BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berbarengan dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok di pasaran, sehingga akan semakin memberatkan masyarakat kecil.[]

Berita Lainnya

Optimalkan Kamera Ponsel untuk Dapatkkan Video Keren, Ini 4 Caranya

SOKSINEWS.COOM, Konten videografi di medsos semakin banyak yang melaukan. Jika ingin bikin video ala profesional, ternnyata bisa . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Pemerintah Target 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Awal Desember

SOKSINEWS.COM, Kementerian/Lembaga (K/L) terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Mereka terus melakukan . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

BMKG: Gempa Guncang Gunung Kidul dan Jembrana dalam 2 Menit

SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat dua gempa bumi mengguncang Gunung Kidul, Daerah Istimewa . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Komisi VIII DPR Minta Kemenag Segera Luruskan Info Soal Haji dan Umrah

SOKSINEWS.COM, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memahami situasi yang dialami para calon jamaah haji karena . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Menkeu Minta Pengelola Optimalisasi Nilai dan Fungsi Aset Negara Agar Terus Bermanfaat

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelola aset negara terus berinovatif, kreatif, dan adaptif . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020