Kamis, 22 Oktober 2020

 

 

Nasional

Disnaker Mediasi Kasus Furlough Karyawan PT Freeport Indonesia

Ahmad Fiqi Purba
Kamis, 18 Oktober 2018 08:59 WIB

Disnaker Mediasi Kasus Furlough Karyawan PT Freeport Indonesia
Para korban PHK PT Freeport Indonesia menunjukkan kartu anggota perusahaan saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/9). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj/18.

SOKSINEWS.COM, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kini tengah memediasi kasus furlough (dirumahkan sementara hingga batas waktu tidak tentu) lebih dari 300 karyawan PT Freeport Indonesia.

Kepala Disnaker Mimika, Ronny S Marjen, di Timika, Kamis (18/10), mengatakan, lebih dari 300 karyawan PT Freeport tersebut terkena kebijakan furlough oleh perusahaan saat pemerintah menghentikan izin ekspor konsentrat pada awal 2017.

"Awalnya ada sekitar 1.300-an karyawan Freeport yang terkena furlough. Istilah itu tidak kita kenal dalam UU Ketenagakerjaan. Itu persepsi perusahaan, silakan. Dalam perkembangan, sebagian besar karyawan ada yang mengambil paket pensiun yang ditawarkan perusahaan. Sekarang tinggal sekitar 300-an karyawan yang belum jelas penyelesaiannya," katanya.

Menurut dia, Disnaker Mimika sudah empat kali melakukan mediasi kasus tersebut, namun sampai sekarang belum juga ada titik temu antarpara pihak terkait.

Pihak karyawan furlough sendiri telah mencatatkan permasalahan tersebut ke Disnaker Mimika dengan memberikan kuasa kepada dua kantor pengacara dan sebagian diwakilkan kepada Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport periode sebelumnya.

"Ini ada tiga kelompok. Dua kelompok dengan jumlah 116 orang dan 77 orang memberikan kuasa kepada kantor pengacara. Sementara satu kelompok lainnya diwakilkan oleh pengurus PUK PT Freeport yang lama," ujar Ronny.

Ia menjelaskan, terdapat dua permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan Freeport pada 2017 yaitu permasalahan 'furlough' kepada 1.300-an karyawan dan mogok kerja yang dilakukan oleh sekitar 8.300 karyawan permanen Freeport ditambah karyawan perusahaan subkontraktornya.

"Sampai saat ini tidak ada status PHK kepada para karyawan tersebut. Yang ada yaitu furlough dan mogok kerja. Penanganan kedua persoalan ini pun berbeda," tandas Ronny.

Untuk diketahui, manajemen Freeport menerapkan kebijakan furlough kepada 1.300-an karyawannya saat Pemerintah Indonesia tidak lagi memperpanjang izin ekspor konsentrat yang berakhir pada 10 Januari 2017.[]
 

Berita Lainnya

BMKG: Hujan Disertai Kilat dan Petir Diperkirakan Terjadi di Jakarta Hari Ini

SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar warga Jakarta untuk mewaspasai potensi hujan . . .

Nasional Kamis, 22 Oktober 2020

Cakada Kader Golkar Harus Mampu Jadi Panutan dalam Mematuhi Protokol Kesehatan

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap kader-kader yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) . . .

Nasional Kamis, 22 Oktober 2020

Ketum Golkar Apresiasi Kadernya yang Perjuangkan UU Cipta Kerja di DPR

SOKSINEWS.COM,  Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Fraksi Golkar di DPR yang dianggap sukses . . .

Nasional Kamis, 22 Oktober 2020

Polisi Belum Juga Tetapkan Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung

SOKSINEWS.COM, Tim penyidik gabungan Bareskrim belum juga menetapkan tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung). . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020

Airlangga Hartarto: Golkar Telah Teruji Banyak Berkontribusi untuk Negara

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai partai paling senior di Tanah Air, Golkar harus . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020