Senin, 19 Oktober 2020

 

 

Nasional Daerah

Walhi: Ada Peluang Hapus Pulau Reklamasi Dari Peta Jakarta

Kaslan
Senin, 29 Juli 2019 16:28 WIB

Walhi: Ada Peluang Hapus Pulau Reklamasi Dari Peta Jakarta
Ilustrasi Pulau Reklamasi.

SOKSINEWS.COM, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta mengungkap adanya peluang menghapus pulau reklamasi dari tampilan peta agar keberlangsungan ekosistem lingkungan Teluk Jakarta bisa terus dijaga.

"Saat ini Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk RT/RW di Jakarta sedang dalam proses revisi. Di situ tidak lagi boleh dimasukan 13 pulau reklamasi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi.

Pernyataan itu disampaikan Ahmadi dalam acara Diskusi Publik bertajuk "Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta" di Gedung Joeang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Ke-13 pulau di Teluk Jakarta yang izinnya telah dicabut oleh Pemprov DKI pada September 2018, yaitu Pulau A, B dan E yang dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Pulau L dan M oleh PT Manggala Krida Yudha, Pulau O dan F oleh PT Jakpro, P dan Q oleh KEK Marunda Jakarta, Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah, serta Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi.

Dalam proses revisi Perda RDTR tersebut, kata Ahmadi, Pemprov DKI sebenarnya memiliki peluang untuk membuktikan konsistensi Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan kegiatan reklamasi Teluk Jakarta.

Hilangnya 13 pulau itu dari tampilan peta Jakarta, kata Ahmadi, berdampak pada hilangnya kebijakan Pemprov DKI dalam melanjutkan rekomendasi reklamasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Siapapun gubernurnya kelak, otomatis Pemerintah DKI tidak punya lagi rekomendasi kebijakan reklamasi di dalam RPJMD, apabila 13 pulau ini hilang dari peta," katanya.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata, mengatakan, proyek reklamasi di Teluk Jakarta merupakan masalah bagi 25.000 lebih nelayan di wilayah setempat.

"Saat ini ada sekitar 2.000 kapal nelayan di sana, 1.500 di antaranya kapal berskala kecil di bawah 10GT dengan daya jelajah 12 mil. Itu pertimbangan kenapa reklamasi bermasalah bagi nelayan," katanya.

Berita Lainnya

Ketua DPP: Golkar Lahir Sebagai Kekuatan untuk Melawan PKI

SOKSINEWS.COM, Ketua DPP Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono menegaskan bahwa Golongan Karya lahir sebagai salah satu kekuatan untuk . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Menko Perekonomian Ajak Pengusaha Jerman Tingkatkan Investasi di Indonesia

SOKSINEWS.COM, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pengusaha dari Jerman untuk meningkatkan investasi di Indonesia. . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Ini Tips Agar Lipstick Tidak Menempel ke Masker

SOKSINEWS.COM, Penggunaan lipstick saat harus pakai masker dikeluhkan sebagain perempuan. Mereka merasa masker mengurangi ketebalan . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Wamendag Jerry Sambuaga Minta Milenial Kembangkan Kreativitas Hadapi Pandemi

SOKSINEWS.COM, Kreativitas yang merupakan modal kaum milenial harus dimunculkan dan dikembangkan untuk turut berkontribusi bagi . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Per Hari Ini, Pemerintah Sebut Realisasi Anggaran PEN Sudah Mencapai 49.5 Persen

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020