Sabtu, 24 Oktober 2020

 

 

Ekonomi Bisnis & Keuangan

Luhut: Larangan Ekspor Biji Nikel Dipercepat Untuk Tarik Investasi

Ahmad Fiqi Purba
Rabu, 14 Agustus 2019 08:34 WIB

Luhut: Larangan Ekspor Biji Nikel Dipercepat Untuk Tarik Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/Ade Irma Junida)

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana pemerintah mempercepat aturan larangan ekspor bijih nikel dilakukan untuk bisa menarik investasi ke dalam negeri.

"Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan peluang di tengah momentum perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Seperti yang saya jelaskan, dalam keadaan ‘trade war’ (perang dagang) seperti sekarang, kita perlu tarik investor sebanyak mungkin,”  kata Luhut di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Meski demikian, Luhut masih enggan menjelaskan secara rinci mengenai dimajukannya larangan ekspor bijih nikel yang seharusnya baru akan mulai dilakukan pada 2022.

“Nanti kita lihat saja keputusan Presiden dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Luhut menjelaskan selama ini Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah atas pengelolaan sumber daya alam karena investor yang datang hanya menggali sumber daya alam, kemudian mengekspornya.

Namun, ia menegaskan hal itu tidak bisa lagi terjadi. Indonesia, disebutnya harus mendapatkan nilai tambah atas pengelolaan sumber daya alam.

“Bijih nikel ini 36 dolar AS, kemudian ferro nikel sampai jadi metal itu bisa 100 kali lipat (nilainya). Ini akan jadi bahan ‘stainless steel’. Dan 2021 kita akan jadi produsen ‘stainless steel’ terbesar di Indonesia. Dampaknya terhadap ‘current account deficit’ kita akan sangat luar biasa,” katanya.

Kementerian ESDM akan melarang sepenuhnya ekspor bijih mineral mulai 2022. Hal itu dilakukan untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negeri.

Larangan ekspor mineral mentah juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba, pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri. Namun, ekspor ore atau bijih masih dibolehkan hingga 2021.[]

Berita Lainnya

Sore Ini, Rupiah Ditutup Menguat Menjadi Rp14.700 per Dolar AS

SOKSINEWS.COM, Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menjelang akhir bulan September masih . . .

Ekonomi Senin, 21 September 2020

Kabar Gembira, Perekonomian Indonesia Mulai Merangkak Naik

SOKSINEWS.COM, Sektor industri manufaktur di Indonesia menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. . . .

Ekonomi Rabu, 02 September 2020

Ternyata Ini Penyebab Pertamina Merugi Rp 11 Triliun

SOKSINEWS.COM, Terdapat tiga faktor penyebab Pertamina merugi hingga Rp11,13 triliun pada semester I-2020. Salah satunya karena . . .

Ekonomi Selasa, 01 September 2020

Gubernur BI Beberkan 3 Cara Majukan UMKM di Era Digital

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga cara memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai . . .

Ekonomi Jumat, 28 Agustus 2020

Kemenperin Dorong Pembangunan Pabrik Gula Terintegrasi Lahan Tebu

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi lahan tebu. Pabrik baru . . .

Ekonomi Kamis, 27 Agustus 2020