Senin, 19 Oktober 2020

 

 

Ekonomi

Saran Misbakhun Agar Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Berbiaya Murah

Ahmad Fiqi Purba
Sabtu, 17 Agustus 2019 08:51 WIB

Saran Misbakhun Agar Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Berbiaya Murah
Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun saat menghadiri sidang tahunan MPR/DPR-DPD di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Foto: Istimewa

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun'>Mukhamad Misbakhun berharap rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan segera direalisasikan.

Ia mengatakan, payung hukum pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus segera dibuat agar rencana besar itu bisa segera terwujud.

"Presiden Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Bersama DPR dan DPD yang dihadiri juga oleh para tokoh bangsa telah secara resmi meminta persetujuan dan dukungan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan. Upaya luar biasa untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan yang tidak Jawa sentris ini harus kita dukung," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Wakil rakyat yang duduk di Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu menambahkan, Presiden Jokowi memang belum menyebut secara pasti daerah atau lokasi definitif untuk ibu kota pemerintahan yang baru. Namun, katanya, Presiden Ketujuh RI itu sudah menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota.

“Ini adalah upaya Presiden Jokowi tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggir. Rencana memindahkan ibu kota itu adalah sebuah upaya luar biasa dari Presiden Jokowi agar pembangunan di Indonesia ini bisa merata, pembangunannya tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi menyebar ke seluruh pelosok Nusantara,” tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, pembangunan gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru bisa dilakukan tanpa biaya APBN. Caranya dengan melibatkan BUMN dan swasta untuk untuk mengelola aset-aset gedung pemerintah di Jakarta yang bakal tak terpakai karena ibu kota pemerintahan dipindah ke Pulau Kalimantan.

“Gedung-gedung dan aset pemerintah yang tidak digunakan di Jakarta akan idle (tak digunakan, red). Nah, itu bisa dikelola BUMN atau swasta,” tuturnya. 

Mantan pegawai negeri di Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengelolaan gedung dan aset pemerintah oleh BUMN ataupun swasta bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak (PBNP). Selanjutnya, PNBP itu bisa dipakai untuk membangun gedung baru.
 
“Selanjutnya BUMN atau swasta yang mengelola aset pemerintah di Jakarta membangun gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru. Dengan demikian BUMN dan swasta memperoleh manfaat ekonomi, sementara pemerintah memiliki gedung dan aset di ibukota baru,” cetusnya.

Hanya saja, kata Misbakhun, hal itu harus dipayungi dengan undang-undang khusus.

“Tentunya dengan menggunakan UU Pemindahan Ibu Kota, sehingga pembangunan ibu kota baru nanti bisa dibiayai dengan hasil utilisasi atau pengalihan aset di Jakarta,” ucapnya. 

Misbakhun meyakini pemindahan ibu kota akan membawa implikasi ekonomi luar biasa. Menurutnya, berbagai negara yang memisahkan ibu kota pemerintahan dengan pusat bisnis juga punya pengalaman yang bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

“Seperti ibu kota pemerintahan Amerika Serikat itu di Washington DC, tetapi pusat ekonomi dan bisnisnya di New York. Jadi nanti ketika ibu kota pemerintahan dipindahkan, Jakarta tetap tumbuh sebagai pusat bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.[]

Berita Lainnya

Sore Ini, Rupiah Ditutup Menguat Menjadi Rp14.700 per Dolar AS

SOKSINEWS.COM, Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menjelang akhir bulan September masih . . .

Ekonomi Senin, 21 September 2020

Kabar Gembira, Perekonomian Indonesia Mulai Merangkak Naik

SOKSINEWS.COM, Sektor industri manufaktur di Indonesia menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. . . .

Ekonomi Rabu, 02 September 2020

Ternyata Ini Penyebab Pertamina Merugi Rp 11 Triliun

SOKSINEWS.COM, Terdapat tiga faktor penyebab Pertamina merugi hingga Rp11,13 triliun pada semester I-2020. Salah satunya karena . . .

Ekonomi Selasa, 01 September 2020

Gubernur BI Beberkan 3 Cara Majukan UMKM di Era Digital

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga cara memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai . . .

Ekonomi Jumat, 28 Agustus 2020

Kemenperin Dorong Pembangunan Pabrik Gula Terintegrasi Lahan Tebu

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi lahan tebu. Pabrik baru . . .

Ekonomi Kamis, 27 Agustus 2020