Sabtu, 24 Oktober 2020

 

 

Ekonomi

Misbakhun: Menkeu Harus Cekatan Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Ahmad Fiqi Purba
Kamis, 22 Agustus 2019 10:26 WIB

Misbakhun: Menkeu Harus Cekatan  Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: ISTIMEWA

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Pemerintah khususnya Menteri Keuangan untuk bertindak cekatan dalam mengatasi defisit anggaran pada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan seperti cita-cita pendiri bangsa," kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Kamis (22/8/2019)

Menurut Misbakhun, mewujudkan sistem jaminan sosial yang baik bagi masyarakat memang bukan hal mudah. "Kebijakan BPJS Ini adalah bagaimana Pemerintah mengoperasionalkan cita-cita para pendiri bangsa akan welfare state. Mensejahterakan rakyat sebagai cita-cita kemerdekaan itu harus dioperasionalkan dengan baik,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menambahkan, realisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang masih belum sempurna, tapi BPJS Kesehatan tidak bisa dibiarkan sendirian menanggung beban sebagai operator untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

Misbakhun menegaskan, negara harus benar-benar hadir dalam persoalan BPJS Kesehatan. Ketika BPJS Kesehatan kekurangan dana, katanya, negara harus segera mencukupinya. “Karena menteri keuangan adalah bendahara umum negara, maka harus hadir dan ikut cawe-cawe masalah ini,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, DPR tidak pernah menghalangi upaya Pemerintah menutupi defisit di BPJS Kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan mengalami tekor pada 2015, katanya, DPR langsung menyetujui usulan penambahan anggaran bagi institusi yang dipimpin Fahmi Idris itu.

“Karena kita tahu ini adalah tugas utamanya negara, sehingga kita juga harus mulai pada posisi yang rasional,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyatakan kebijakan Pemerintah pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan itu membanggakan. Dia meyakini SJSN bidang kesehatan di Indonesia bisa lebih baik dibanding negara-negara sosialis sekalipun.

Hanya saja, kata dia, BPJS Kesehatan juga membawa implikasi serius pada APBN, sebab APBN juga harus menggelontorkan dana bagi penerima bantuan iuran (PBI).

Namun, Misbakhun menyebut, hal itu bisa diatasi jika tujuan membentuk BPJS Kesehatan untuk mewujudkan cita-cita akan negara kesejahteraan, caranya dengan
mendesain ulang pembiayaan BPJS Kesehatan.

"Pemerintah harus berani mendefiniskan ulang sistem jaminan sosial nasional kita. Kita harus berani membicarakan ini. Tidak boleh setiap tahun dan setiap kampanye presiden selalu menjadi isu musiman,” tegasnya.[]

Berita Lainnya

Sore Ini, Rupiah Ditutup Menguat Menjadi Rp14.700 per Dolar AS

SOKSINEWS.COM, Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menjelang akhir bulan September masih . . .

Ekonomi Senin, 21 September 2020

Kabar Gembira, Perekonomian Indonesia Mulai Merangkak Naik

SOKSINEWS.COM, Sektor industri manufaktur di Indonesia menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. . . .

Ekonomi Rabu, 02 September 2020

Ternyata Ini Penyebab Pertamina Merugi Rp 11 Triliun

SOKSINEWS.COM, Terdapat tiga faktor penyebab Pertamina merugi hingga Rp11,13 triliun pada semester I-2020. Salah satunya karena . . .

Ekonomi Selasa, 01 September 2020

Gubernur BI Beberkan 3 Cara Majukan UMKM di Era Digital

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga cara memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai . . .

Ekonomi Jumat, 28 Agustus 2020

Kemenperin Dorong Pembangunan Pabrik Gula Terintegrasi Lahan Tebu

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi lahan tebu. Pabrik baru . . .

Ekonomi Kamis, 27 Agustus 2020