Senin, 19 Oktober 2020

 

 

Ekonomi Bisnis & Keuangan

Desain Ulang JKN, Misbakhun Usul Bentuk Pansus

Ahmad Fiqi Purba
Selasa, 03 September 2019 11:16 WIB

Desain Ulang JKN, Misbakhun Usul Bentuk Pansus
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Istimewa

SOKSINEWS.COM,  Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun'>Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencari solusi terhadap kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus mengalami defisit.

"BPJS Kesehatan dan JKN sebagai realisasi dari SJSN yakni Sistem Jaminan Sosial Nasional harus ditata ulang, dengan mengurai persoalan yang menyebabkan JKN dan BPJS Kesehatan defisit," kata Misbakhun pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (3/9/19).

Menurut Misbakhun, untuk mendesain ulang JKN dan BPJS Kesehatan, sebaiknya dimulai dengan membentuk Pansus JKN. "Melalui Pansus JKN, maka pansus dapat memanggil narasumber terkait untuk mengungkap penyebab persoalan defisit JKN dan BPJS Kesehatan," katanya.

Mantan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan itu menduga ada data yang tidak valid tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Skema siapa yang berhak menerima PBI ini juga menjadi masalah. Jangan sampai nanti melahirkan ketidakadilan," katanya.

Misbakhun membandingkan persoalan subsidi listrik dengan penerapan PBI di JKN. Politisi Partai Golkar itu menduga, data penerima subsidi listrik yang tidak valid seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terjadi pada PBI untuk JKN.

Menurut Misbakhun, data valid tentang peserta BPJS Kesehatan sangat penting untuk menentukan besarnya alokasi uang negara bagi JKN, sehingga biaya yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan setiap bulan dapat diestimasi. "Validitas data ini sangat mendasar, agar negara dapat menjalankan fungsinya dalam melayani kesehatan bagi rakyatnya," katanya.

Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini menambahkan, meskipun JKN memuat semangat gotong-royong, tapi tetap harus menerapkan keadilan.

"Hal yang juga perlu diperhitungkan, adalah tarif pembayar pajak ini juga harus dihormati. Apakah mereka juga harus kembali membayar iuran BPJS," tanya Misbakhun.

Menurut dia, kombinasi permasalahan di BPJS ini adalah kompleks, sehingga usulan pembentukan Pansus JKN menjadi sangat penting untuk mengurai persoalan dan mencari solusinya.[]

Berita Lainnya

Sore Ini, Rupiah Ditutup Menguat Menjadi Rp14.700 per Dolar AS

SOKSINEWS.COM, Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menjelang akhir bulan September masih . . .

Ekonomi Senin, 21 September 2020

Kabar Gembira, Perekonomian Indonesia Mulai Merangkak Naik

SOKSINEWS.COM, Sektor industri manufaktur di Indonesia menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. . . .

Ekonomi Rabu, 02 September 2020

Ternyata Ini Penyebab Pertamina Merugi Rp 11 Triliun

SOKSINEWS.COM, Terdapat tiga faktor penyebab Pertamina merugi hingga Rp11,13 triliun pada semester I-2020. Salah satunya karena . . .

Ekonomi Selasa, 01 September 2020

Gubernur BI Beberkan 3 Cara Majukan UMKM di Era Digital

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga cara memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai . . .

Ekonomi Jumat, 28 Agustus 2020

Kemenperin Dorong Pembangunan Pabrik Gula Terintegrasi Lahan Tebu

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi lahan tebu. Pabrik baru . . .

Ekonomi Kamis, 27 Agustus 2020