Selasa, 27 Oktober 2020

 

 

Nasional

Menristekdikti Kecewa Mahasiswa Tolak Bertemu Presiden Jokowi

Ahmad Fiqi Purba
Rabu, 02 Oktober 2019 10:58 WIB

Menristekdikti Kecewa Mahasiswa Tolak Bertemu Presiden Jokowi
Menristekdikti M Nasir (dua kiri) saat memberikan keterangan pers di Unesa Surabaya, Selasa (01/10/2019) malam. (Foto Willy Irawan)

SOKSINEWS.COM, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku kecewa mahasiswa menolak pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Nasir ditemui di pembukaan Kontes Robot Terbang Indonesia Tingkat Nasional 2019, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Selasa (1/10/2019) malam mengatakan anggapan bahwa pertemuan itu tertutup tidaklah benar, sebab hasilnya akan jadi konsumsi khalayak.

"Saya ngomong tertutup di sini. Nanti disampaikan di luar. Enggak ada tertutup itu, semua bisa kita sampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita cukup menyayangkan, mestinya dialog salah satu solusi yang terbaik," ujarnya.

Nasir menegaskan pemerintah tak bakal mengadakan pertemuan kembali dengan mahasiswa sehingga pihaknya bakal meminta rektor untuk berdialog dengan mahasiswa sebagai ganti gagal bertemu Jokowi.

"Saya enggak mau memanggil, kalau mau ketemu saya layani. Ya nanti rektornya saya minta untuk ajak bicara di kampusnya sendiri. Presiden enggak bisa ya dengan rektornya, barang kali bisa komunikasi," kata dia.

Mengenai wacana pemberian sanksi kepada rektor yang mahasiswanya ikut demonstrasi, Nasir menyatakan dosen, rektor di perguruan tinggi negeri merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk kepada negara.

"Dosen, rektor di PTN pegawai negeri. Dia harus mengikuti ASN dan harus tunduk kepada negara. Enggak bisa main sendiri," ucapnya.

Dia mencontohkan, jika ASN tidak tunduk kepada negara maka akan terjadi lagi kasus seperti salah satunya dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) berinisial AB yang menjadi tersangka kasus dugaan rencana pelemparan bom molotov di tengah aksi Mujahid 212, Sabtu (28/9).

"Ini contoh dosen perakit bom. Enggak boleh itu. Makanya saya suruh pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Sanksi hukum akan ada di situ," tuturnya.

Dengan adanya dosen yang menjadi tersangka kasus dugaan rencana pelemparan bom molotov, Nasir mengakui paham radikal masih ada di kampus-kampus.

"Saya rasa masih ada. Belum bisa bersih. Kemarin ada penangkapan seorang dosen yang merakit bom. Ini sudah ditangani pihak berwajib dan sudah diselidiki. Akan ada sanksi," pungkasnya.[]

Berita Lainnya

Dirlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Ini

SOKSINEWS.COM, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memfasilitasi layanan keliling untuk masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Jelaskan pada Masyarakat Soal Tahapan Imunisasi COVID-19

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi COVID-19 yang harus . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

BMKG: Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Terjadi di Jakarta Selatan

?SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini hujan disertai petir dan angin . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

160.916 Personel Korlantas Polri Diterjunkan dalam Pengamanan Libur Panjang

SOKSINEWS.COM, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono melepas tim perwira pengamat wilayah (Pamatwil) . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Ketua MPR: Generasi Muda Harus Jadi Ujung Tombak Pembangunan Nasional

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengenang peran pemuda di masa perjuangan kemerdekaan bukan berarti kita tidak mau . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020