Rabu, 28 Oktober 2020

 

 

Nasional

Mendagri Minta Pemda Jangan Hanya Berorientasi Pada Pemasukan PAD

Abubakar
Sabtu, 09 November 2019 01:55 WIB

Mendagri Minta Pemda Jangan Hanya Berorientasi Pada Pemasukan PAD
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Thomas Umbu Pati di Jakarta

SOKSINEWS.COM, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk jangan hanya berorientasi pada pemasukan demi menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD tanpa melihat bagaimana dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

"Kalau kita bicara menyangkut sumber penghasilan pajak daerah, prinsipnya jangan sampai pemerintah daerah berorientasi pada pemasukan tanpa melihat bagaimana dinamika masyarakat. Ini yang perlu kita pikirkan," ujar Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Thomas Umbu Pati di Jakarta pada Jumat, (09/11/19). 

Thomas menjelaskan bahwa kalau pemerintah daerah berorientasi PAD-nya tinggi tapi masyarakatnya masih menderita, ini dinilai tidak pas.

Ia berpendapat alangkah baiknya bila pemerintah daerah mencari sumber-sumber PAD baru dengan berupaya mencari peluang-peluang yang tidak membebani masyarakat.

Kalimat itu diucapkan terkait dengan viralnya video permintaan ormas untuk dapat mengelola parkir di seluruh toko swalayan di Kota Bekasi, ramai di media sosial. Dalam video berdurasi tujuh menit itu ormas meminta pihak pengelola memberikan pengelolaannya kepada mereka.

Bukan itu saja, video yang diunggah pada saat unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 di depan Pom Bensin Rawalumbu Kota Bekasi itu terkesan mendesak pihak pengelola untuk bisa bekerja sama menarik parkir di tiap-tiap toko swalayan.

Menurut Thomas, dalam kasus Bekasi kemarin itu sekilas dapat dilihat dari konteks ormas yang dianggap sebagai premanisme, tetapi kalau lebih jauh dapat pula direnungkan terkait persoalan ketidakadilan serta aksesibilitas masyarakat untuk menikmati bagian dari perkembangan kota.

"Jadi ada kapitalisme di Bekasi yang tidak menyentuh dan berdampak kepada masyarakat, itu akan menimbulkan potensi konflik di tataran masyarakat," ujarnya dalam acara diskusi "Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR.

Untuk itu, ujar dia, harus berhati-hati untuk melihat kasus Bekasi tidak dalam kacamata mengatakan semata bahwa kasus ini premanisme, namun yang harus dilakukan adalah mencari akar masalahnya mengenai apa yang terjadi di balik kasus tersebut.[]

Berita Lainnya

Politikus Golkar Minta Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Dikelola Baik

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian soal kelangkaan pupuk . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Gubernur BI Sebut Vaksin COVID-19 Tumbuhkan Investasi Global ke Indonesia

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pemesanan vaksin COVID-19 oleh pemerintah menumbuhkan keyakinan . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

BMKG: Jakarta Diperkirakan Berawan Hingga Hujan Ringan Sepanjang Hari

SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Provinsi DKI Jakarta berawan hingga hujan . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Anggota DPR Milenial Jelaskan Pentingnya EBT di Depan Forum PBB

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menjelaskan pentingnya energi baru dan terbarukan (EBT) bagi . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Angka Teguran Hari Pertama Operasi Zebra 2020 Naik 137 Persen

SOKSINEWS.COM, Angka teguran pada hari pertama penyelenggaraan Operasi Zebra Jaya 2020 mengalami peningkatan seiring dengan fokus . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020