Selasa, 27 Oktober 2020

 

 

Nasional

Presiden Jokowi: Tata Kelola BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki

Abubakar
Jumat, 15 November 2019 11:54 WIB

Presiden Jokowi: Tata Kelola BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Presiden Joko Widodo

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo menegaskan tata kelola BPJS Kesehatan harus diperbaiki untuk mengurangi defisit anggaran di institusi tersebut.

"Sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki," kata Presiden usai meninjau penggunaan BPJS Kesehatan di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat, (15/11/19).

Presiden mengatakan defisit BPJS Kesehatan terjadi karena salah pengelolaan. Masalah terjadi pada peserta mandiri yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Presiden pendisiplinan pembayaran iuran perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Jokowi mengatakan dirinya memeriksa ke lapangan para pengguna BPJS Kesehatan yang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun penggunaan BPJSK mandiri.

Sebelumnya menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, penyebab defisit BPJSK karena Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 32 juta jiwa.
Menurutnya hanya sekitar 50 persen dari PBPU yang taat membayarkan iuran.

Sementara, saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Untuk mengatasi defisit JKN itu, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.[]

Berita Lainnya

Dyah Roro Sebut Potensi Sumber Energi Nasional Masih Besar

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menilai saat ini potensi sumber energi fosil nasional masih . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

PSSI Berharap Izin untuk Kompetisi Liga 1 Bisa Segera Rampung

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Persatuan Sebak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan berharap segera mendapatkan izin dari . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Gubernur Tandingan Era Ahok Fahrurrozi Ishaq Wafat Karena COVID-19

SOKSINEWS.COM, KH Fahrurrozi Ishaq yang dikenal sebagai Gubernur tandingan saat masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Dirlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Ini

SOKSINEWS.COM, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memfasilitasi layanan keliling untuk masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Jelaskan pada Masyarakat Soal Tahapan Imunisasi COVID-19

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi COVID-19 yang harus . . .

Nasional Selasa, 27 Oktober 2020