Rabu, 21 Oktober 2020

 

 

Nasional

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL

Abubakar
Senin, 25 November 2019 13:46 WIB

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL
Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan

SOKSINEWS.COM, Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) meminta agar pemerintah mengkaji ulang wacana peniadaan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ditujukan untuk mempermudah izin investasi.

"Bagi kami dari organisasi lingkungan itu adalah sebuah proteksi dari upaya penghancuran terhadap lingkungan dan mitigasi dari ancaman krisis lingkungan yang lebih masif," ujar Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan pada Senin,(25/11/19).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengemukakan wacana penghapusan IMB dan Amdal dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia dengan mempermudah persyaratan izin investasi.

Tujuan meningkatkan investasi, ujar Khalisa, seharusnya tidak mengesampingkan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan memastikan tempat tinggal masyarakat luas tidak terganggu dengan, misalnya, pembangunan pabrik.

Menurut WALHI, tanpa ditiadakan pun Amdal saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk kontribusi dalam pengambilan keputusan dan terkadang hanya menjadi syarat administratif.

Seharusnya kenyataan itu mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan birokrasi bukannya menghapus persyaratan untuk kajian lingkungan sebagai salah satu syarat penerbitan izin, menurut Koordinator Kampanye WALHI Edo Rakhman, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Menurut dia, karena pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuat laporan Amdal, yang biasanya dilakukan menggunakan jasa konsultan, tentu pihak konsultan akan berusaha keras memfinalisasi dokumen tersebut meski belum mumpuni.

"Mungkin ini salah satu kelemahan dan ini yang harus kita perbaiki, bukan dihilangkan," ujar Edo.[]

Berita Lainnya

Misbakhun Sebut Transformasi Digital Bisa Jadikan Indonesia Negara Maju

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020

Ketua Komisi I DPR Beberkan Penyiaran Digital dalam UU Cipta Kerja

SOKSINEWS.COM, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membeberkan aturan penyiaran digital dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020

Hajar Hadjuk Split 0-4, Duo Mahessa Bangga Bisa Bela Timnas U-19

SOKSINEWS.COM, Tim Nasional Indonesia U-19 berhasil menggasak Hadjuk Split dengan skor telak 4-0. Pelatih Timnas U-19, Shin Tae-Yong . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020

Jokowi Ungkap Empat Kesepakatan Pasca Bertemu PM Jepang Yoshihide Suga

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo menyampaikan empat kesepakatan antara Indonesia dan Jepang pasca pertemuannya dengan Perdana . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020

Ketua MPR Ingatkan Pentingnya Sistem Pendukung untuk Kesembuhan Pasien COVID-19

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya sistem pendukung dari masyarakat hingga pemerintah untuk . . .

Nasional Rabu, 21 Oktober 2020