Senin, 19 Oktober 2020

 

 

Nasional

Anggota DPR: RUU Harus Perhatikan Aspek "People Security"

Abubakar
Selasa, 25 Februari 2020 14:58 WIB

Anggota DPR: RUU Harus Perhatikan Aspek
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Parmenas Mandenas

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Parmenas Mandenas menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus memperhatikan aspek keamanan masyarakat atau "people security" bukan hanya aspek keamanan negara.

"Kami perhatikan pasal per-pasal sehingga 'people security' itu menjadi bagian penting yang diperhatikan, bukan saja isu soal 'national security'," kaya Yan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Menkominfo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.(25/02/2020).

Dia mengatakan semua pihak pasti setuju terkait aspek keamanan negara dalam RUU PDP, namun dirinya tidak ingin aspek tersebut disalahgunakan sehingga negara mengendalikan rakyatnya dengan pengelolaan data.

Yan tidak menginginkan data pribadi masyarakat bisa diakses seenaknya oleh negara karena warga negara punya privasi dan hak untuk menjaga data pribadinya masing-masing.

"Jadi dalam RUU tadi, kita perlu perhatikan sehingga ada keseimbangan. Selain keuntungannya untuk menjaga 'national security' tapi kita juga 'people security' harus kita perhatikan," ujarnya.

Karena itu menurut dia, negara tidak serta merta mengintervensi dan mengakses data, apalagi dengan mempertimbangkan konstelasi politik Indonesia yang tidak stabil.

Dia menilai, konstelasi politik Indonesia akan mempengaruhi intervensi untuk mengakses data publik oleh negara.

"Kan kita bisa lihat stabilitas politik Indonesia, kalau baik ya mungkin segala sesuatu akan berjalan sesuai harapan kita. Namun kalau stabilitas politik tidak baik, negara bisa mengintervensi untuk mengakses data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kita," katanya.

Dia menilai elit politik Indonesia sangat rentan sekali mengintervensi negara untuk mengakses data pribadi masyarakat sehingga perlu ada keseimbangan yang diperhatikan dalam draf RUU PDP sehingga selain keamanan negara, namun keamanan warga harus dijaga dari intervensi negara.

Dia menilai "people security" menyangkut dengan hak warga negara sehingga perlindungan data pribadi harus benar-benar bagian yang melekat pada masyarakat dan menjadi konstitusi hak hidup, hak mendapatkan pelayanan.

"Jadi negara tidak bisa serta merta mengintervensi data pribadi setiap warga negara Indonesia yang berkepentingan langsung dengan pembangunan maupun dengan konstelasi politik praktis kita di tanah air," ujarnya.[]

Berita Lainnya

Ketua DPP: Golkar Lahir Sebagai Kekuatan untuk Melawan PKI

SOKSINEWS.COM, Ketua DPP Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono menegaskan bahwa Golongan Karya lahir sebagai salah satu kekuatan untuk . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Menko Perekonomian Ajak Pengusaha Jerman Tingkatkan Investasi di Indonesia

SOKSINEWS.COM, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pengusaha dari Jerman untuk meningkatkan investasi di Indonesia. . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Ini Tips Agar Lipstick Tidak Menempel ke Masker

SOKSINEWS.COM, Penggunaan lipstick saat harus pakai masker dikeluhkan sebagain perempuan. Mereka merasa masker mengurangi ketebalan . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Wamendag Jerry Sambuaga Minta Milenial Kembangkan Kreativitas Hadapi Pandemi

SOKSINEWS.COM, Kreativitas yang merupakan modal kaum milenial harus dimunculkan dan dikembangkan untuk turut berkontribusi bagi . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Per Hari Ini, Pemerintah Sebut Realisasi Anggaran PEN Sudah Mencapai 49.5 Persen

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020