Sabtu, 24 Oktober 2020

 

 

Nasional

Fraksi Partai Golkar Tolak Revisi UU Bank Indonesia

Yusuf Asyari
Minggu, 20 September 2020 09:56 WIB

Fraksi Partai Golkar Tolak Revisi UU Bank Indonesia
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto

SOKSINEWS.COM, Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Termasuk wacana pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

“Soal revisi UU BI, kami Fraksi Golkar tidak mengirim anggota di Baleg (Badan Legislatif) untuk membahas itu,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dilansir dari Antara, Minggu (20/9/2020).

Dito mengatakan Fraksi Golkar sudah menyuarakan agar parlemen saat ini tidak membahas Revisi UU BI.

"Kalau soal Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita pasti tidak setuju, saya sudah memastikan," ujarnya.

Di Komisi XI DPR, yang merupakan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, menurut Dito, Revisi UU BI belum pernah dibahas baik secara formal maupun informal.

"Bahwa akan ada Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita tidak pernah membahas satu kali pun, belum pernah sama sekali dalam Komisi XI secara resmi maupun tidak resmi," ujar dia.

Dito menekankan naskah sementara revisi UU BI baru usulan dari Baleg DPR. Komisi XI DPR adalah mitra kerja dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan.

"Kita saat ini berkali-kali rapatnya dengan mereka mengenai penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan penyerapan anggaran,” ujar dia.

Pada akhir pekan ini, beredar naskah sementara Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Naskah tersebut masih berupa usulan awal, dan memiliki nomor maupun tahun terbit.

Di pasal 7 ayat 3 naskah amandemen UU tersebut, disebutkan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kemudian Pasal 9 dihapus, dan digantikan Pasal 9A, 9B dan 9C.

Pasal 9A berbunyi “Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7”.

Di Pasal 9A ayat 2, Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Disebutkan pula, Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9C menyebutkan Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, disebutkan apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Wewenang BI di Pasal 10 juga berubah menjadi “Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang: a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan; b. melakukan pengendalian moneter”.

Berita Lainnya

Asah Kreatifitas, Golkar Surabaya Gelar Lomba Stand Up Comedy

SOKSINEWS.COM, Di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-56, DPD Golkar Surabaya menggelar lomba Stand Up Comedy, Sabtu, (24/10/2020), . . .

Nasional Sabtu, 24 Oktober 2020

Wapres: Perlu Langkah Strategis untuk Jadikan Indonesia Produsen Produk Halal Dunia

SOKSINEWS.COM, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyebut perlunya langkah-langkah strategis yang kolaboratif dari seluruh pihak . . .

Nasional Sabtu, 24 Oktober 2020

Di Hadapan Kader HMI Malang, Ketua MPR Minta Pemuda Aktif dalam Penanganan COVID-19

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menilai pembelajaran jarak jauh (daring) di tengah pandemi COVID-19 masih menyisakan . . .

Nasional Sabtu, 24 Oktober 2020

BMKG: Jakarta Akan Diguyur Hujan pada Siang Hingga Malam Hari

SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui situs resminya memprakirakan semua wilayah DKI Jakarta . . .

Nasional Sabtu, 24 Oktober 2020

Tujuh Lokasi Rawan Banjir Ini Akan Jadi Fokus Pemkot Jakbar

SOKSINEWS.COM, Musim hujan tiba. Banjir mengancam sejumlah wilayah ibu kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat fokus menangani . . .

Nasional Sabtu, 24 Oktober 2020