Senin, 19 Oktober 2020

 

 

Nasional

Pilkada 2020, Kapolri Keluarkan Maklumat Soal Kepatuhan Protokol Kesehatan

Yusuf Asyari
Senin, 21 September 2020 18:57 WIB

Pilkada 2020, Kapolri Keluarkan Maklumat Soal Kepatuhan Protokol Kesehatan
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

SOKSINEWS.COM, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Dalam maklumat tersebut, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pesta rakyat di 270 daerah di seluruh Indonesia. Hal itu demi menghindari klaster baru penularan virus corona penyebab Covid-19.

"Adanya tahapan Pilkada yang dimulai pada 4-6 September dengan agenda pendaftaran pasangan calon dan diikuti pendukung yang tidak menggunakan protokol kesehatan," kata Kapolri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9/2020).

"Tentunya sesuai arahan Presiden pada tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster corona, seperti di kantor, keluarga dan  tempat penyelenggaraan pilkada, maka Polri mengeluarkan Maklumat," sambungnya.

Argo mengatakan dikeluarkan maklumat ini untuk menekan sekecil mungkin penyebaran Corona yang menjadi klaster baru pada saat tahapan pilkada 2020.

Dalam maklumat tersebut, ada empat poin. Pertama, Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Kedua, untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara Pilkada 2020, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

Ketiga, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Berita Lainnya

Ketua DPP: Golkar Lahir Sebagai Kekuatan untuk Melawan PKI

SOKSINEWS.COM, Ketua DPP Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono menegaskan bahwa Golongan Karya lahir sebagai salah satu kekuatan untuk . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Menko Perekonomian Ajak Pengusaha Jerman Tingkatkan Investasi di Indonesia

SOKSINEWS.COM, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pengusaha dari Jerman untuk meningkatkan investasi di Indonesia. . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Ini Tips Agar Lipstick Tidak Menempel ke Masker

SOKSINEWS.COM, Penggunaan lipstick saat harus pakai masker dikeluhkan sebagain perempuan. Mereka merasa masker mengurangi ketebalan . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Wamendag Jerry Sambuaga Minta Milenial Kembangkan Kreativitas Hadapi Pandemi

SOKSINEWS.COM, Kreativitas yang merupakan modal kaum milenial harus dimunculkan dan dikembangkan untuk turut berkontribusi bagi . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020

Per Hari Ini, Pemerintah Sebut Realisasi Anggaran PEN Sudah Mencapai 49.5 Persen

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak . . .

Nasional Senin, 19 Oktober 2020