Sabtu, 31 Oktober 2020

 

 

Nasional

Ini Poin Klaster Ketenagakerjaan yang Disepakati dalam RUU Ciptaker

Yusuf Asyari
Selasa, 29 September 2020 08:15 WIB

Ini Poin Klaster Ketenagakerjaan yang Disepakati dalam RUU Ciptaker
Anggota Badan Legislasi (baleg) DPR Firman Soebagyo

SOKSINEWS.COM, Anggota Badan Legislasi (baleg) DPR Firman Soebagyo mengungkapkan pemerintah dan Baleg DPR melalui panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja telah menuntaskan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Minggu (28/9/2020) malam.

Ia mengakui meskipun melalui diskusi dan pembahasan yang panjang, beberapa poin akhirnya sudah disepakati dalam klaster ketenagakerjaan.

"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas. Seluruh fraksi sudah setuju dan poin-poin ini sudah mendapat masukan dari elemen terkait mulai dari pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan pengusaha,” kata Firman Soebagyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9).

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, terkait pesangon, pemerintah dan DPR yang telah mendapat masukan dari para stake holder, akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji.

Rinciannya, 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.

"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji," ujarnya.

Sementara terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR juga sepakat untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokan secara sektoral.

Poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Firman mengungkapkan, semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, pada intinya disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan tetap menjadi tanggungan yang diambil oleh pemerintah. Iuran kepesertaan juga akan tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah yang realisasinya bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Skema dan besarannya akan diatur oleh pemerintah. Sebenernya ini sama saja seperti hari ini. Nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan ini,” jelasnya.

Kemudian Firman juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang mendapat masukan cukup positif dari sejumlah partai. Firman mengklaim, selain Golkar, partai lain seperti PDIP, Partai Gerindra, Nasdem, dan PKB, juga sudah menyetujui RUU tersebut.  

"Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stake holder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini," tuturnya.

Berita Lainnya

Ambisi Solskjaer: MU Taklukkan Arsenal untuk Rayakan Laga ke-100

SOKSINEWS.COM, Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berambisi pada pertandingan ke-100-nya selama melatih United dirayakan . . .

Nasional Jumat, 30 Oktober 2020

Soal Kesejahteraan Guru, Mas Adi: Politik Anggaran Harus Dilaksanakan Maksimal

SOKSINEWS.COM, Paslon Pilkada Kota Pasuruan nomor urut satu Saifullah Yusuf-Adi Wibowo menegaskan bahwa ada dua hal masalah pendidik . . .

Nasional Jumat, 30 Oktober 2020

Dua Wisatawan Candi Borobudur Dinyatakan Positif COVID-19

SOKSINEWS.COM, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyatakan dua wisatawan lokal yang akan berkunjung di kawasan . . .

Nasional Jumat, 30 Oktober 2020

Gempa dan Tsunami Guncang Turki, 6 tewas dan 202 Luka-luka

SOKSINEWS.COM, Gempa tektonik dengan magnitudo 7,1 mengguncang Turki, Yunani dan Bulgaria pada Jumat (30/10) pukul 18.51.26 WIB. . . .

Nasional Jumat, 30 Oktober 2020

Pertamina Pastikan Stok BBM di Jalur Wisata Jawa Aman

SOKSINEWS.COM, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III Jawa bagian barat memastikan, stok bahan bakar . . .

Nasional Jumat, 30 Oktober 2020