Rabu, 28 Oktober 2020

 

 

Nasional

DPR Minta Tarif Sertifikasi Halal Segera Dirampungkan

Yusuf Asyari
Selasa, 29 September 2020 11:01 WIB

DPR Minta Tarif Sertifikasi Halal Segera Dirampungkan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily

SOKSINEWS.COM, Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Agama (Kemenag) merampungkan tarif layanan sertifikasi produk halal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ace menyatakan, sehingga peraturan itu menjadi acuan semua lembaga dan memberikan kepastian dalam tarif sertifikasi halal, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

"Kalau saya ingin, seharusnya Kemenkeu terlepas siapa yang akan melaksanakan, seharusnya tarifnya ditetapkan saja, itu yg diadikan standar oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) maupun BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk menentukan berapa yang harus dikenakan pengusaha ataupun produsen produk, itu mandatori dalam UU 33/2014," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Ace menjelaskan, dalam UU JPH, MUI, BPJPH atau lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPP) lainnya dapat merujuk pada penentuan tarif sehingga, persoalan tarif ini bisa transparan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha terkait dengan pengajuan sertifikasi halal ini.

"Kita bisa transparan, terbuka dan ada kepastian bagi pelaku usaha," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendukung soal self declare atau sertifikasi gratis untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, untuk produk yang punya nilai jual tinggi, produk besar, harus terbuka dan transparan atas tarif itu.

"Kesimpulan kita penetapan tarif harus segera dikeluarkan sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Berarapun itu kewenangan Kemenkeu, Kemenag dan BPJPH karena menurut Undang-Undang maksimal peralihan 5 tahun, jangan terlalu lama langgar undang-undang," ujar Ace.

Senada, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto juga menyayangkan, sudah hampir 6 tahun UU JPH ini disahkan. Sudah semestinya bahwa besaran tarif layanan sertifikasi halal ini sudah diselesaikan mengingat, dibutuhkannya sertifikasi halal dan ini juga penting untuk pemasukan negara.

"Kebutuhan sertifikat dibutuhkan untuk dunia usaha, dan tarif ini bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha," kata Yandri di kesempatan sama.

Berita Lainnya

Masyarakat Masih Bisa Beri Masukan di Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

SOKSINEWS.COM, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Menang 3-0, Guardiola yakin Manchester City Bakal Konsisten

SOKSINEWS.COM, Manajer Manchester City Pep Guardiola yakin timnya akan menemukan konsistensi yang mereka butuhkan setelah meraih . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Politikus Golkar Minta Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Dikelola Baik

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian soal kelangkaan pupuk . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Misbakhun: UU Cipta Kerja Terobosan Berani Presiden Jokowi dalam Transformasi Perubahan

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa Undang-undang . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020

Gubernur BI Sebut Vaksin COVID-19 Tumbuhkan Investasi Global ke Indonesia

SOKSINEWS.COM, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pemesanan vaksin COVID-19 oleh pemerintah menumbuhkan keyakinan . . .

Nasional Rabu, 28 Oktober 2020