Selasa, 24 November 2020

 

 

Nasional

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Vaksin COVID-19

Yusuf Asyari
Rabu, 07 Oktober 2020 16:36 WIB

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Vaksin COVID-19
Presiden Jokowi

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 5 Oktober 2020.

Sejumlah isi perpres vaksin tersebut antara lain adalah penegasan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi (pasal 1 ayat 1).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, meliputi:

a. pengadaan vaksin COVID-19;
b. pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Pengadaan untuk vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022," demikian disebutkan dalam pasal 2 ayat 4.

Namun waktu vaksinasi dapat diperpanjang oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan.

Dalam pasal 2 ayat 6 disebutkan pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Pengadaan vaksin tersebut meliputi (a) penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan (b) distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Pihak-pihak yang dapat mengadakan vaksin adalah BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional (pasal 4 ayat 1).

Namun dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan BUMN yang mendapat penugasan adalah PT Bio Farma (Persero) yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

Sementara lembaga/badan internasional yang dapat ikutsertakan dalam melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan atau penyediaan vaksin COVID-19 adalah (a) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); (b) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau (c.) lembaga/badan internasional lainnya.

Selanjutnya mengenai harga vaksin ditetapkan oleh menteri kesehatan seperti termuat dalam pasal 10 ayat (1) "Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin COVID-19".

Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap dilakukan Kementerian Kesehatan (pasal 13 ayat 1).

Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan:
a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin;
b. Prioritas wilayah penerima vaksin;
c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
d. Standar pelayanan vaksinasi (pasal 13 ayat 2). []

Berita Lainnya

Optimalkan Kamera Ponsel untuk Dapatkkan Video Keren, Ini 4 Caranya

SOKSINEWS.COOM, Konten videografi di medsos semakin banyak yang melaukan. Jika ingin bikin video ala profesional, ternnyata bisa . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Pemerintah Target 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Awal Desember

SOKSINEWS.COM, Kementerian/Lembaga (K/L) terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Mereka terus melakukan . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

BMKG: Gempa Guncang Gunung Kidul dan Jembrana dalam 2 Menit

SOKSINEWS.COM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat dua gempa bumi mengguncang Gunung Kidul, Daerah Istimewa . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Komisi VIII DPR Minta Kemenag Segera Luruskan Info Soal Haji dan Umrah

SOKSINEWS.COM, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memahami situasi yang dialami para calon jamaah haji karena . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020

Menkeu Minta Pengelola Optimalisasi Nilai dan Fungsi Aset Negara Agar Terus Bermanfaat

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelola aset negara terus berinovatif, kreatif, dan adaptif . . .

Nasional Selasa, 24 November 2020