Selasa, 24 November 2020

 

 

Humaniora

Tantowi Yahya Bicara Soal Hubungan Vanuatu-Indonesia Pasca Sidang PBB

Yusuf Asyari
Kamis, 08 Oktober 2020 08:51 WIB

Tantowi Yahya Bicara Soal Hubungan Vanuatu-Indonesia Pasca Sidang PBB
Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, Tantowi Yahya yang juga menjabat Kabid Hubungan Luar Negera Depinas SOKSI

SOKSINEWS.COM, Sidang Umum (SU) PBB 2020 yang berlangsung sejak 15 September lalu diwarnai oleh pidato Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Meski bukan hal baru, namun fenomena ini selalu menarik perhatian publik di tanah air.

Publik tampak heran karena Vanuatu berani menantang negara kita yang jumlah penduduk dan luas daratannya hampir mencapai 1.000 kali lipat negaranya sendiri.  

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, Tantowi Yahya yang juga menjabat Kabid Hubungan Luar Negeri Depinas SOKSI, mengupas hubungan Vanuatu-Indonesia Pasca Sidang PBB.

Ada apa dengan Vanuatu? Faktor utama yang berkaitan dengan sikap Vanuatu adalah pernyataan dari Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Lini. Pada tahun 1980, saat Vanuatu merayakan kemerdekaannya dari Inggris, Walter Lini menyebutkan bahwa Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka sampai sisa bangsa Pasifik yang terjajah, temasuk di Papua, telah bebas secara politik.

"Bebas secara politik menurut pandangan kami telah di salah artikan sehingga lahirlah Wantok Blong Yumi tahun 2010 yang diprakarsai Ralph Regenvanu. Mereka mengabaikan fakta bahwa apa yang dicita-citakan Walter Lini tersebut, sesungguhnya telah tercapai di Papua: bebas secara politik, demokrasi, pemilihan langsung, aksi-aksi afirmatif, akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Hal-hal tersebut adalah hak-hak dasar penduduk Papua yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia," jelasnya. 

Faktor kedua, lanjutnya, adalah konstitusi Vanuatu, The Constitution Supreme Law, pada bagian kedua yang mengatur hak dan kewajiban dasar manusia. Disebutkan, setiap manusia harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Konstitusi Vanuatu juga secara eksplisit menyatakan bahwa negara tersebut dibangun atas asas keyakinan pada agama Kristen.

"Fakta ini, serupa dengan faktor pertama, dimanfaatkan oleh KSP yang gencar menghembuskan berita miring tentang Indonesia yang bersifat sepihak, tendensius, tidak terverifikasi," kata Tantowi.

Ia menilai, Konstitusi Vanuatu pada umumnya mengandung banyak nilai dan prinsip yang selaras dengan Konstitusi Indonesia, terkecuali soal agama.

Beberapa media di Vanuatu dan Pasifik, baik yang resmi maupun bukan, sering memberitakan klaim dari aktivis KSP tentang rangkaian pelanggaran HAM di Papua. Informasi menyesatkan dari KSP juga membawa framing media bahwa terjadi penindasan oleh Indonesia yang berstatus sebagai negara muslim terbesar di dunia terhadap penduduk asli Papua.

"Agresifnya kampanye yang dilakukan oleh KSP di Vanuatu membuat masyarakat setempat mendapat informasi yang tidak benar tentang Indonesia. Gabungan semua faktor ini membuat isu Papua menjadi sebuah komoditas politik menarik di Vanuatu," lanjut dia. 

Dalam catatannya, pada masa kampanye Pemilu Vanuatu, isu dukungan terhadap kemerdekaan Papua bahkan kerap masuk dalam platfrom partai peserta. Sehingga tidak mengherankan jika aksi oknum politisi di Vanuatu tidak berhenti hanya di panggung PBB, dukungan terhadap separatisme Papua juga dilakukan di berbagai panggung internasional lainnya.

"Upaya paling gencar yang dilakukan oleh Vanuatu terlihat pada dukungan yang diberikan kepada KSP di berbagai organisasi regional Pasifik seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), hingga organisasi African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States. Dari sejumlah kelompok ini, Vanuatu tampak berupaya untuk menarik simpati dan rasa kebersamaan bangsa Pasifik untuk ikut mendukung kemerdekaan Papua. Setidaknya dalam lima KTT PIF terakhir, isu Papua selalu masuk dalam pembahasan karena desakan dari Vanuatu," ungkapnya. 

Tantowi menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah memberikan respon cukup baik terhadap sejumlah upaya Vanuatu, sebagian besar melalui kegigihan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia.

"Berbagai tuduhan Vanuatu selalu dengan sigap direspon secara baik oleh korps diplomatik RI. Indonesia juga kerap menugaskan diplomat muda Garuda untuk mematahkan tuduhan tidak berdasar Vanuatu," kata dia.

Contoh lainnya, lanjut Tantowi, dapat dilihat dari dinamika yang terjadi di organisasi MSG. Meskipun Vanuatu konsisten mendukung unsur KSP dengan nama United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk masuk sebagai negara anggota tetap MSG, namun upaya tersebut berhasil dihalau Indonesia berkat upaya diplomasi yang terukur di wilayah Pasifik.

Politisi Golkar ini mengatakan, di luar forum resmi, Pemerintah Indonesia di masa Presiden Joko Widodo juga melakukan sejumlah langkah inovatif dalam meningkatkan hubungan dengan negara di Pasifik.

"Kerja sama dengan negara Pasifik saat ini mengedepankan kerja sama yang bersifat ekonomi dan pembangunan dan tidak terlalu menitikberatkan pada kerja sama yang bersifat politis," katanya. 

Pada tahun 2019 lalu, di sela-sela pembukaan pameran Pacific Exposition di Auckland, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi meluncurkan kebijakan Pacific Elevation sebagai payung kerja sama dengan negara-negara Pasifik. Sementara di ranah publik, aksi pemerintah Vanuatu juga tidak luput dari perhatian pers maupun penggiat sosial media di tanah air. Berita tentang aksi Vanuatu di PBB menjadi headline di sejumlah media dan tercatat sejumlah besar netizen yang ikut merespon isu ini.

Masa depan hubungan Vanuatu-Indonesia

Agar isu ini tidak melebar menjadi perselisihan antar bangsa yang tidak berujung, dia mengungkap beberapa perspektif yang ditemuinya selama bertugas di kawasan Pasifik.

"Pertama, pernyataan pejabat Vanuatu di SU PBB tidak mencerminkan secara utuh hubungan antara bangsa Indonesia dan Vanuatu. Meskipun terdapat gesekan di forum resmi internasional, data statistik tetap menunjukkan bahwa terdapat kegiatan perdagangan aktif secara bilateral. Hal ini menandakan konflik yang dibangun oleh Vanuatu hanya terlihat di kalangan elit politisi dan bukan di tingkat akar rumput," ujarnya. 

Dalam berbagai kesempatan, dia pun berkesempatan menemui sejumlah warga, dan bahkan pejabat tinggi Vanuatu, yang kesemuanya sangat terkesan dengan keberhasilan pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua.

"Kedua, perlu disadari bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Vanuatu tidak mencerminkan pandangan bangsa Pasifik terhadap Indonesia secara keseluruhan. Negara Pasifik lainnya, seperti Samoa, Tonga, Fiji, Tuvalu, dan seluruh 19 negara Pasifik saat ini telah memahami tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Papua dan tidak ikut mendukung kampanye yang dilancarkan KSP," kata Tantowi. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan peranannya di Pasifik. Bahkan dalam hemat penulis, engagement terhadap Pasifik sudah seharusnya dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

Faktor kedekatan geografis, kultur, dan budaya dari masyarakat Indonesia timur, akan mempermudah interaksi dengan bangsa Pasifik yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Tuduhan Vanuatu atas pelanggaran HAM di Papua tentu diharapkan tidak boleh berulang kembali di masa mendatang.

"Namun, hal ini dimungkinan dapat terjadi apabila terjadi pemahaman yang baik tentang bangsa Indonesia secara utuh. Meski isu HAM sangat penting, namun hubungan bilateral sesungguhnya luas dan dapat diperdalam (ekonomi, investasi, kebudayaan, olahraga, pembangunan, kemanusiaan)," katanya. 

Kedepannya, PR bagi kedua negara adalah memastikan bahwa jangan sampai satu isu membajak keseluruhan hubungan bilateral yang justru menguntungkan rakyat kedua negara.[]

Berita Lainnya

Setelah Klaim Efektivitas 95 Persen, Pfizer Ajukan Izin Penggunaan Vaksin COVID-19

SOKSINEWS.COM, Setelah menyatakan keberhasilan dalam mengembangkan vaksin COVID-19 dengan efektivitas mencapai 95 persen, Pfizer . . .

Humaniora Sabtu, 21 November 2020

Kemenperin: Pelabuhan Patimban Dongkrak Daya Saing Industri Otomotif RI

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perindustrian menyebutkan Pelabuhan Patimban berperan dalam mendongkrak daya saing industri otomotif. . . .

Humaniora Sabtu, 21 November 2020

Lebih dari 68 Juta Peserta Didik Terdampak COVID-19

SOKSINEWS.COM, Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia selama delapan bulan terakhir berdampak besar terhadap seluruh sektor di . . .

Humaniora Sabtu, 21 November 2020

Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Cikarang Utara

SOKSINEWS.COM, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau kegiatan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, . . .

Humaniora Kamis, 19 November 2020

Komisi VIII DPR Apresiasi Kemenag Beri BOP untuk Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi VIII DPR RI  dari Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis mengapresiasi langkah Kementerian . . .

Humaniora Rabu, 18 November 2020